SURABAYA - Setelah bungkam, Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Jatim akhirnya mau buka suara, terkait tak dibayarnya gaji fasilitator Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan selama tiga bulan, mulai Maret sampai Mei.
Penanggung Jawab Operasional (PJO) PNPM Mandiri Pedesaan Jatim Hadi Sulistyo membenarkan belum dibayarkannya gaji atau honorarium 1.400 orang fasilitator PNPM Madiri Pedesaan di Jatim, selama tiga bulan (Maret-April).
Menurutnya, kasus tersebut tidak hanya terjadi di Jatim, tapi juga diseluruh Indonesia.
“Penyebabnya, karena anggaran APBN untuk honorarium fasilitator PNPM tersebut masih ada tanda bintangnya,” ujarnya, kepada Surya, Kamis (20/6/2013).
Hal itu terjadi, karena pada 8 April lalu, Ditjen Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kemendagri mengirim surat kepada Satker PNPM Propinsi, tentang Revisi DIPA dekonsentrasi PNPM Mandiri Perdesaan tahun anggaran 2013.
Isinya antara lain, Ditjen PMD melakukan proses revisi DIPA berupa pembukaan blokir dana untuk gaji fasilitator PNPM.
Sedangkan untuk biaya operasional sudah dibayarkan, namun honorarium (gaji) dan sebagian tunjangan belum dibayar.
“Menyikapi itu, 27 Mei lalu, Satker Propinsi Jatim (Kepala Bapemas) sudah menindaklanjuti dengan mengirimsurat ke Satker Pusat tentang keterlambatan honorarium fasilitator tersebut,” tegas Hadi, yang juga Kepala Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna Bapemas Jatim ini. (TribunNews.com)
0 komentar:
Posting Komentar